Teknologi.id – Aturan IMEI yang telah diterbitkan pada 18 Oktober lalu oleh Kemenkominfo, Kemendag dan Kemenperin akan mulai berlaku pada 18 April 2020. Kasi Standar Kualitas Layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dimas Yanuarsyah menjelaskan nasib ponsel BM atau ilegal pada saat aturan tersebut diberlakukan.
Dalam acara Sosialisasi Bersama 3 Kementerian Penerapaan Regulasi Tata Kelola IMEI di ITC Roxy Mas, Jakarta Barat, Selasa (26/11/2019), Dimas mengungkap bahwa ponsel BM atau ilegal yang sudah aktif saat ini tidak akan terdampak. Terkecuali bila mengaktifkannya setelah 18 April 2020.
“Setelah tanggal 18 April 2020, ponsel BM yang baru diaktifkan tidak akan bisa digunakan, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, karena databasenya akan tersambung,” jelas Dimas saat acara Sosialisasi Bersama 3 Kementerian Penerapaan Regulasi Tata Kelola IMEI di ITC Roxy Mas, Jakarta Barat, Selasa (26/11/2019).
“Jadi nggak usah takut, yang sudah pakai BM masih bisa dipakai. Kalau misalnya nanti mau ganti handphone yang baru, belinya yang legal,” sambungnya.
Baca juga: Peneliti UGM Kembangkan Prototipe Baterai Nuklir yang Bisa Tahan 40 Tahun
Dalam sosialisasi yang merupakan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tersebut, dihadiri peserta yang berasal dari distributor dan pengecer perangkat telekomunikasi.
Salah satu yang menjadi perhatian dalam sosialisasi ini adalah penerapan tata kelola IMEI akan diberlakukan secara efektif 18 April 2020. Selain itu, diinformasikan pula peran masing-masing kementerian dalam penerapan regulasi ini.
“Aturan ini perlu disosialisasikan sebelum diberlakukan secara efektif 18 April 2019. Dalam sosialisasi ini disampaikan peran masing-masing Kementerian dalam penerapan regulasi IMEI,” tutur Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen PTKN Ojak Simon Manurung, Selasa (26/11/2019).
Lindungi Konsumen dan Industri
Ojak menuturkan, pemberlakukan kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen telepon seluler dari produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pemberlakukan aturan ini dapat mencegah dan mengurangi perangkat ilegal di Indonesia.
Senada dengan Ojak, Dimas juga mengungkapkan aturan IMEI ini akan memberikan banyak manfaat. Tidak hanya konsumen tapi juga industri
Bagi konsumen, dengan membeli perangkat legal akan mendapatkan garansi resmi dari pemilik merek. Mereka juga mendapatkan kepastian karena perangkat sesuai dengan layanan seluler di Indonesia.
Dengan diberantasnya ponsel BM atau ilegal akan meningkatkan pajak yang masuk ke negara. Selain itu menjaga industri telekomunikasi.
“Adanya ponsel BM akan menimbulkan persaingan tidak sehat, imbasnya salah satunya pengurangan tenaga kerja,” pungkas Dimas.
Baca juga: ColorOS 7 Resmi Dirilis, Ini Daftar Ponsel Oppo yang Dapat Pembaruan
Lantas bagaimana ponsel yang dibawa turis? Dimas menegaskan kalau aturan IMEI ini tidak berlaku pada ponsel turis yang berkunjung ke Indonesia. Mereka bisa terkoneksi jaringan operator seluler di Tanah Air selagi menggunakan paket roaming.
“Selama dia nggak pakai SIM Card lokal akan mendapatkan layanan. Tapi WNA yang ditempatkan di sini dan memakai SIM Card Indonesia, akan ada mekanismenya yang tengah disiapkan. Nanti cara pendaftarannya tidak rumit, syukur-syukur bisa disatukan dengan registrasi SIM Card,” ujar Dimas.
(dwk)
The post Terungkap! Begini Nasib Ponsel BM Saat Aturan IMEI Berlaku 18 April 2020 appeared first on .
Terungkap! Begini Nasib Ponsel BM Saat Aturan IMEI Berlaku 18 April 2020November 27, 2019 at 07:50AM
Komentar
Posting Komentar